Dilema Keamanan Menurut Shiping Tang: Sebuah Analisis Konseptual

Dilema keamanan merupakan salah satu teori yang paling terkenal dalam menjelaskan hubungan internasional. Gagasan mengenai dilema keamanan sebenarnya telah muncul sejak abad ke-5 SM dalam tulisan-tulisan Thucydides. Namun istilah ‘Dilema Keamanan’ baru memasuki leksikon akademik setelah John Herz mempopulerkannya melalui tulisannya yang berjudul ‘Idealist Internationalism and the Security Dilemma’ (1950) yang menjelaskan dilema keamanan sebagai “sebuah gagasan struktural bahwa kemandirian suatu negara dalam mengurus keamanannya sendiri, entah apapun niatnya, cenderung memicu ketidaknyamanan bagi negara lain karena setiap negara menganggap tindakan yang diambilnya bersifat defensif sementara tindakan yang diambil oleh negara lain bersifat mengancam” (Herz, 1950). Konsep ini kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan realis seperti Robert Jervis, Ken Booth, dan Nick Wheeler; sehingga menjadi salah satu konsep utama dalam realisme yang menjelaskan bagaimana praktek power berlangsung.

            Sebuah penjelasan yang lebih komprehensif mengenai Dilema Keamanan dikemukakan oleh Shiping Tang dalam tulisannya yang berjudul “The Security Dilemma: A Conceptual Analysis” (2009). Melalui tulisan tersebut, Tang berusaha menyajikan definisi yang lebih tajam dari Dilema Keamanan dengan mengelaborasi Teori Dilema Keamanan dari Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis. Hasil elaborasi dari ketiga teori ini membawa Tang pada definisi bahwa dilema keamanan memiliki setidaknya delapan aspek utama berikut (Tang, 2009):

1.      Sumber utama dilema keamanan adalah sifat anarkis dari politik internasional.

2.      Di bawah kondisi anarki, negara tidak dapat memastikan tujuan dan masa depan masing-masing. Akibatnya, negara cenderung merasa saling ketakutan.

3.      Dilema keamanan terjadi secara tidak disengaja, antara dua negara realis defensif (yaitu negara-negara yang hanya menginginkan keamanan tanpa bermaksud untuk mengancam pihak lain).

4.      Karena tidak adanya kepastian niat dan ketakutan masing-masing negara, negara-negara memutuskan untuk mengakumulasi kekuatan dan kapabilitasnya sebagai alat pertahanan, yang mana kapabilitas ini mengandung beberapa kapabilitas ofensif.

5.      Dinamika dilema keamanan bersifat menguatkan negara itu sendiri dan sering menyebabkan spiral yang buruk dan tidak disengaja seperti memburuknya hubungan antar kedua negara dan perlombaan senjata.

6.      Dinamika dilema keamanan cenderung membuat beberapa langkah untuk menurunkan keamanan negara itu sendiri—misalnya mengumpulkan kapabilitas ofensif yang tidak diperlukan—sehingga menyebabkan negara tersebut memperoleh lebih banyak kekuatan namun keamanannya berkurang.

7.      Lingkaran setan yang berasal dari dilema keamanan dapat menyebabkan hasil yang tragism seperti perang yang tidak diperlukan atau perang yang tidak dapat dihindari.

8.      Tingkat keparahan dilema keamanan dapat diatur oleh faktor material dan faktor psikologis.

Diantara kedelapan aspek tersebut, menurut Tang, terdapat tiga aspek yang paling penting yaitu: anarki (yang menyebabkan negara mengalami ketidakpastian, ketakutan, dan kebutuhan untuk menolong dirinya sendiri untuk pertahanan atau keamanannya), kurangnya niat jahat di antara kedua negara, dan beberapa akumulasi kekuatan (termasuk kapabilitas ofensif). Tiga aspek ini, menurut Tang, adalah aspek yang membuat suatu situasi menjadi dilema keamanan yang sesungguhnya. Sementara lima aspek lainnya tidak dapat membuat suatu situasi menjadi dilema keamanan yang nyata, betapapun kuat pengaruhnya, suatu dilema keamanan tetap tidak akan terjadi jika ketiga aspek tadi tidak berjalan. Dengan adanya definisi ini, hubungan kausal antara anarki, dilema keamanan, hingga terjadinya perang dapat dijabarkan secara lebih jelas yaitu sebagai berikut: anarki menghasilkan ketidakpastian, ketidakpastian menyebabkan ketakutan, ketakutan menyebabkan persaingan kekuatan, persaingan kekuatan mengaktifkan dilema keamanan yang sebelumnya tidak aktif, dan pengaktifan dilema keamanan ini menyebabkan perang melalui spiral yang ditunjukkan oleh gambar berikut (Tang, 2009).

Gambar 1. Hubungan Kausal dari Anarki hingga Dilema Keamanan dan Perang

Sumber: (Tang, 2009)

 Sumber:

Herz, J. H. (1950). Idealist Internationalism and the Security Dilemma. World Politics, 157-180.

Tang, S. (2009). The Security Dilemma: A Conceptual Analysis. Security Studies, 587-623.

Prefiks Para dalam Paradiplomasi

Menurut Manuel Duran dalam tulisannya yang berjudul ‘An Archeology of Mediterranean Diplomacy: the Evidence of Paradiplomacy’, konsep ‘paradiplomasi’ berasal dari bahasa Yunani ‘parapresbeia’ yang menunjukkan aktivitas diplomasi yang dilakukan oleh Demosthenes dan Aeschines sebagai delegasi Athena yang dikirim ke Makedonia untuk menegosiasikan perdamaian pada tahun 346 SM (Duran dalam Cornago, 2013).

Sementara itu istilah paradiplomasi baru diperkenalkan pada tahun 1961 melalui tulisan Rohan Butler yang mendefinisikan paradiplomasi sebagai tingkat tertinggi dari diplomasi pribadi dan paralel yang melengkapi atau bersaing dengan kebijakan luar negeri reguler (Butler dalam Kuznetsov, 2015). Istilah ini muncul berdasarkan identifikasi yang dilakukan oleh Butler terhadap praktek-praktek negosiasi tidak resmi atau negosiasi rahasia yang terjadi dibalik diplomasi resmi. Praktek ini, menurut Butler, banyak berlangsung di Eropa abad kedelapan belas sampai abad ke-20 (Kuznetsov, 2015).

Namun istilah paradiplomasi baru mendapatkan kepopulerannya dalam tulisan Ivo Duchacek tahun 1986, menggantikan istilah mikrodiplomasi yang marak digunakan pada tahun 1970an sebagai istilah yang menunjukkan keterlibatan aktor subnasional dalam hubungan internasional. Istilah paradiplomasi ini diusulkan oleh Panayotis Saldatos dan pertama kali digunakan dalam tulisan Duchacek untuk menjelaskan aktivitas diplomasi sebagai aktivitas paralel yang melengkapi aktivitas pemerintah pusat dalam diplomasi (Duchacek, 1991).

Pada tahun 1987, James Der Derian membawa paradigma modern terhadap diplomasi dan menyimpulkan bahwa telah terjadi transformasi signifikan dari diplomasi klasik menuju fenomena diplomasi baru. Untuk menamakan fenomena ini, ia menambahkan prefiks ‘para’ ke dalam diplomasi yang menurutnya bermakna ‘pararel’ atau ‘disamping’. Namun berbeda dengan Duchacek, Der Derian melihat bahwa pelaku utama paradiplomasi bukan hanya non-central government. Ia memperluas aktor paradiplomasi dengan menambahkan Perusahaan Transnasional (TNC), Organisasi Serikat Pekerja Internasional, industri media massa, dll (Der Derian dalam Gonchar, 2017).

Sumber:

Aldecoa, F., & Keating, M. (2013). Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Governments. London: Frank Cass Publishers.

Cornago, N. (2013). (Para)Diplomatic Cultures: Old and New. International Workshop Alternative Cultures of Diplomacy, (hal. 1-34). Netherland: : https://www.researchgate.net/publication/272885542.

Duchacek, I. (1991). Perforated Sovereignties: towards a typology of new actors in International relations. Dalam H. J. Michelmann, & P. Soldatos, Federalism and international relations: The role of subnational units (hal. 1-33). Oxford: Oxford University Press.

Gonchar, M. (2017). The phenomenon of “paradiplomacy”. Moscow: https://revolution.allbest.ru/international/00799531_0.html.

Kuznetsov, A. S. (2015). Theory and Practice of Paradiplomacy. New York : Routledge.

Prinsip Dasar Realisme

Realisme merupakan salah satu perspektif dalam Teori Hubungan Internasional. Teori-teori realisme ini berasal dari tulisan-tulisan Thucydides, Thomas Hobbes, Niccolo Machiavelli, dan Hans J. Morgenthau yang kemudian berubah menjadi pendekatan dalam basis hubungan internasional selama Perang Dunia I dan Perang Dunia II (Gooden, 2010). Pada masa awal kemunculan hubungan internasional sebagai disiplin akademik, teori realisme telah mendominasi teori-teori politik dunia.

Ide dan asumsi dasar kaum realis adalah : 1)pandangan pesimis atas sifat manusia; 2)keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselesaikan melalui perang; 3)menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara; 4)skeptisisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi dalam kehidupan politik domestik (Jackson dan Sorensen, 2014: hlm.112).

Asumsi-asumsi dasar realisme tersebut dapat digambarkan melalui analogi segitiga sederhana, dengan state yang berada di puncak segitiga, sedangkan survival dan self-help menjadi kedua sudut dibawahnya. Segitiga ini menunjukkan bahwa dalam pandangan realis, Negara (state) merupakan aktor utama hubungan internasional dan aktor lainnya dianggap tidak penting. Oleh karena Negara merupakan aktor tunggal, maka hubungan internasional berbicara mengenai bagaimana supaya Negara dapat bertahan dalam persaingan global, meskipun harus mengorbankan elemen-elemennya. Cara untuk bertahan tersebut yang dianggap paling ampuh menurut realis adalah melalui self-help atau menolong diri sendiri. Hal ini didasarkan pada anggapan pesimis realis bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat dan senang berperang, sehingga suatu Negara tidak bisa dengan mudah mempercayai Negara lainnya.

Kaum realis yakin bahwa tujuan kekuasaan, alat-alat kekuasaan, dan penggunaan kekuasaan merupakan fokus utama aktivitas politik. Mereka juga memiliki penilaian yang tinggi pada nilai-nilai keamanan nasional, kelangsungan hidup Negara, dan stabilitas serta ketertiban nasional. Kaum realis sangat menekankan pentingnya perimbangan kekuatan dan mereka berusaha menegakkan nilai-nilai perdamaian dan keamanan. (Jackson dan Sorensen, 2014: hlm. 168-169).

Referensi:

Gooden, R. E. (2010). The Oxford Handbook of International Relations. Oxford. Oxford: Oxford University Press. 

Sorensen, G., & Jackson, R. (2014). Pengantar Studi Hubungan Internasional, Edisi Pertama, Terjemahan oleh Dadan Suryadipura. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Realisme Defensif vs. Realisme Ofensif

Dalam memandang dinamika kekuasaan yang diterapkan pada sistem anarki, realisme struktural dapat dibedakan menjadi dua kubu. Kubu yang pertama, dipelopori oleh Kenneth Waltz, berpendapat bahwa Negara seharusnya memaksimalkan keamanan. Menurut Waltz, kekuasaan adalah cara menuju berakhirnya keamanan. Dalam sebuah paragraf yang signifikan, Waltz menulis, “karena kekuasaan merupakan alat bermanfaat yang paling memungkinkan, negarawan yang rasional akan berusaha untuk memiliki kekuasaan dalam jumlah yang tepat.” Ia menambahkan, "dalam situasi penting, bagaimanapun, perhatian utama negara-negara bukan terhadap kekuasaan, melainkan terhadap keamanan". Waltz berpendapat bahwa maksimalisasi kekuasaan sering terbukti menjadi sub-optimal karena hal itu memicu terjadinya koalisi yang tidak seimbang diantara negara-negara di dunia. Pendapat ini yang kemudian dikenal dengan realisme defensive (defensive realism) (Baylis, 2013: 105).

Argumen yang berbeda diajukan oleh John Mearsheimer, melalui teorinya yang dikenal dengan realisme ofensif (offensive realism). Struktur sistem internasional memaksa negara untuk memaksimalkan posisi kekuatan relatif mereka. Di bawah anarki, ia setuju bahwa self-help adalah prinsip dasar dari tindakan negara, namun Mearsheimer berpendapat bahwa negara-negara tidak pernah bisa yakin tentang maksud dari negara-negara lain. Akibatnya, ia menyimpulkan bahwa semua negara terus mencari peluang untuk mendapatkan kekuasaan dengan mengorbankan negara-negara lain. Posisi yang ideal memang, meskipun hal yang Mearsheimer usulkan itu hampir tidak mungkin untuk diraih, yaitu untuk menjadi hegemon global sistem internasional. Namun karena hegemoni global tidak mungkin, ia menyimpulkan bahwa dunia dikutuk untuk menjadi tempat kompetisi kekuatan besar yang berlangsung secara terus-menerus (Baylis, 2013: 106).

Referensi:

Baylis, John, Steve Smith, dan Patricia Owens. 2013. The Globalization of World Politics, Sixth Edition. Oxford: Oxford University Press.